Pin It

28 May 2018

Horeee Awal Juni THR PNS, Pensiunan Serta Honorer Dibayarkan Dan Awal Juli Untuk Gaji Ke 13

Infokami.net - Kabar gembira untuk para pensiunan PNS dan Polri, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengeluarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan di tahun 2018. Ini adalah kali pertama pemerintah memberikan THR untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara alias PNS.

Horeee Awal Juni THR PNS, Pensiunan Serta Honorer Dibayarkan Dan Awal Juli Untuk Gaji Ke 13

"Saya berharap bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 ini bermanfaat bagi kesejahteraan mereka utamanya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri," kata Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resminya, 23 Mei 2018.

Kapan THR Dan Gaji Ke 13 Di Bayarkan?

THR akan dibayarkan awal Juni, sebelum Lebaran. Sedangkan tunjangan ke-13 akan dibayarkan pada awal Juli secara bersamaan. Berikut ini semua yang harus harus Anda ketahui dari kebijakan tersebut.

Siapa Saja Yang Akan Mendapatkan THR Dan Gaji Ke 13?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19 tahun 2018, penerima THR dan gaji ke-13 antara lain: PNS, prajurit TNI dan anggota Kepolisian, pejabat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan wakilnya.

Mereka yang baru menerima THR tahun ini antara lain terdiri atas:
Pensiunan PNS, TNI, Polri dan pejabat negara. Para veteran sampai janda veteran, anak yatim TNI/POLRI juga mendapatkan THR. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah PNS pusat dan daerah per Desember 2016 adalah 4,4 juta.

Berapa Anggaran THR Dan Gaji Ke 13?

Total uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu. Rinciannya, THR Gaji Rp5,24 triliun, THR Tunjangan Kinerja Rp5,79 triliun, THR Pensiun Rp6,85 triliun. Total THR Gaji, Tunjangan Kinerja, dan THR Pensiun Rp17,88 triliun. Jumlah yang sama juga dikeluarkan untuk pembayaran gaji ke-13, sehingga jumlah totalnya Rp35,76 triliun.

Bagaimana THR Pegawai Honorer?

Pemerintah mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pensiunan pada akhir Mei 2018 ini. Lantas, bagaimana kebijakan THR untuk pegawai honorer? Pemerintah pusat dan daerah bakal memberlakukan kebijakan berbeda.

Dalam akun Facebook resminya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pegawai honerer atau kontrak di Satuan Kerja (Satker) pemerintah pusat bakal mendapatkan THR. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 440,38 miliar untuk kebutuhan tersebut.

“Pegawai honorer seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar satu bulan sebagai THR,” demikian tertulis dalam akun resmi Sri Mulyani.

Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut, telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan No S-4452/PB/2018 pada 24 Mei 2018. Saat ini, Satker pemerintah pusat mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan. Harapannya, pegawai honorer bisa menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

Di sisi lain, kebijakan berbeda berlaku di daerah. Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNS, karena honor bagi tenaga non-PNS melekat pada setiap kegiatan.

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan. Namun, “Pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.”

Khusus untuk guru daerah, besaran THR tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG). Namun, sesuai Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk PNS daerah, termasuk guru.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Terima Kasih

Followers

Follow by Email