Pin It

23 May 2016

Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, Potensi Gagal Bayar Makin Tinggi

Pemerintah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2016 yang lalu sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Kenaikan ini dinilai bukan kebijakan yang tepat dan hanya akan menimbulkan risiko gagal bayar yang makin tinggi. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan membebani 60 juta-65 juta peserta iuran mandiri, terutama Pekerja Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang umumnya bekerja di sektor informal (non-PBI).

Pasal 16A Perpres No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI (penerima bantuan iuran) dari Rp 19.225 per orang menjadi Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar 19%. Adapun pasal 16F menetapkan kenaikan hingga lebih dari 30% untuk peserta mandiri dari golongan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.


Data BPJS Kesehatan menyebutkan, pada 2015 terdapat 30 persen hingga 35 persen rasio Tagihan Macet dari peserta iuran mandiri. "Dalam jangka panjang, hal ini membuat keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan universal di Indonesia kian mengkhawatirkan,” jelas Syukri, pengamat kebijakan sosial Perkumpulan Prakarsa dalam keterangan resmi. Artinya, 18 juta hingga 20 juta orang peserta BPJS Kesehatan terlambat membayar, tidak mampu membayar, atau tidak bersedia membayar iuran kepesertaan.

Dalam jangka panjang, hal ini membuat keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan universal di Indonesia kian mengkhawatirkan. BPJS Kesehatan dibentuk dengan prinsip utama yakni gotong royong dan keadilan. Kenaikan tarif iuran BPJS di tengah rendahnya kemampuan peserta untuk membayar iuran mengakibatkan kesenjangan antar penduduk semakin lebar.

Masyarakat Sadikin

Pemerintah masih pelit untuk menambah iuran bagi peserta BPJS Kesehatan penerima PBI. Jika iuran BPJS peserta mandiri dipaksakan naik, akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan akan makin sulit dan peserta mandiri malah terancam menjadi kelompok "Sadikin" atau Sakit Dikit Jatuh Miskin.

Argumen BPJS bahwa kenaikan iuran harus dilakukan sebagai akibat dari defisit berjalan sebesar Rp 4 triliun sebenarnya tidak fair. Dengan menaikkan iuran, BPJS Kesehatan sesungguhnya tengah menutup mata atas praktik inefisiensi dan kebocoran yang terjadi dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Pemerintah, baik presiden, wapres, maupun menteri kesehatan harus berani mendorong BPJS Kesehatan lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana iuran BPJS sehingga berbagai kecurigaan dan kemungkinan defisit bisa dicegah.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Terima Kasih

Followers

Follow by Email